Pemimpin Indonesia Pemalas

JAKARTA - Pasca terjadinya reformasi, bangsa Indonesia ternyata dipimpin oleh pemerintahan yang malas, suka menjual aset negara dan tidak punya kemampuan untuk mengelola serta memperjual-belikan izin-izin. "Bisanya hanya menjual lalu dicarikan dalih dengan menjual aset tersebut seolah-olah bangsa untung. Padahal akibat dari penjualan aset tersebut sesungguhnya kita rugi kepentingan rakyat terganggu," kata Pengamat politik ekonomi Universitas Indonesia (UI) Andrinof, dalam sebuah diskusi di press room DPR, Senayan Jakarta, Selasa (9/8).

Tradisi pemerintahan yang malas dan suka menjual itu, lanjut Andrinof, harus dihentikan. Caranya, bongkar seluruh produk undang-undang yang terkait dengan sumberdaya alam lalu revisi semua kontrak karya yang saat ini berlaku."Usulan tersebut menjadi sangat substansif karena tidak satupun dari proses pembuatan Undang-Undang sumberdaya alam yang luput dari intervensi dan keinginan asing," tegas Andrinof.

Secara kontiniu, lanjut dia, negara-negara asing melalui berbagai kelembagaannya selalu mempengaruhi proses penyusunan UU sesuai dengan kepentingan negaranya.Sementara kepentingan rakyat relatif tidak ada yang mengawal ketika proses berlangsung. "DPR yang kita harapkan mampu berperan sebagai corong aspirasi rakyat ternyata sangat mengecewakan karena dalam prakteknya lebih banyak membela kepentingan asing," kata Andrinof.

Di tempat yang sama, anggota Komisi VI DPR Hasto menjelaskan bahwa kemalasan pemerintahan dalam mengelola aset sebagai akibat dari ketidaksiapan bangsa ini untuk mandiri.Fakta tersebut merupakan sebuah proses kemerosotan kedaulatan rakyat dan bergeser ke liberalisasi yang dikawal oleh asing, kata Hasto.Demikian juga halnya dengan susunan menteri-menteri ekonomi kabinet sekarang. "Semua tidak bisa lepas dari kepentingan asing. Ini sekaligus juga fakta dari kegagalan pemerintah dalam mengelola negara." (Fas)