Pemimpin Lingkungan Harus Memiliki Kemampuan Interpersonal untuk Tingkatkan IKLH

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Wamen LHK) Dr. Alue Dohong mengatakan institusi lingkungan hidup selalu ditandai oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Sejatinya keterbatasan ini justru memberikan peluang untuk membuktikan jati diri sebagai pemimpin lingkungan yang kolaboratif.

Menurut Aloe, pemimpin di bidang lingkungan harus memiliki kemampuan interpersonal untuk mempengaruhi dan mendorong upaya kolektif guna meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH).

Program pembangunan yang tersebar di berbagai Kementerian dan Lembaga, berbagai dinas di lingkungan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota harus dipengaruhi agar mengarah kepada upaya melindungi lingkungan dan mengendalikan pencemaran.

Hal tersebut disampaikan Wamen LHK saat menutup Rapat Kerja Tehnis (Rakernis) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL) KLHK di Jakarta, Rabu (31/3).

Rakernis berlangsung yang selama dua hari itu dibuka oleh Menteri LHK Siti Nurbaya pada Selasa (29/3). Rakernis ini diikuti eselon I Lingkup Kementerian LHK, eselon II Lingkup Ditjen PPKL, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 34 Provinsi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Seluruh Indonesia.

Wamen Aloe mengatakan sumber daya yang berada di dunia usaha dan modal sosial yang berada di masyarakat perlu digali dan didorong untuk memperbaiki kualitas lingkungan.  Sekali lagi berbagi kekuasaan dan pengaruh, dengan membangun sinergi dengan berbagai individu, organisasi dan komunitas adalah strategi pemimpin lingkungan kolaboratif.

“Model DPSIR (drivers, pressures, state, impact and response ) yang telah disinggung dalam rakernis ini dapat digunakan sebagai media untuk memahami konteks perbaikan lingkungan yang lebih baik, sebagai alat untuk mengkomunikasikan hubungan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan yang kompleks dan membangun keterlibatan pemangku kepentingan,” papar Aloe Dohong.

Terkiat dengan Pemimpin Lingkungan, Wamen Aloe mengatakan semua pihak memiliki kesempatan untuk mempengaruhi arah dan kebijakan yang akan diambil. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di provinsi dan kabupaten kota dan kita semua sebagai pemimpin lingkungan perlu memiliki kapasitas untuk mampu mempelajari dan mengamati situasi lingkungan kolaborasi, memahami kontek perubahan yang akan dituju sebelum bertindak.