Pemindahan Ibu Kota, Jokowi: Ini Berpikir untuk 100 Tahun Mendatang
jpnn.com, JAKARTA - Rencana pemindahan ibu kota yang kemarin baru saja dibahas kembali oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi bersama dengan jajarannya merupakan bagian dari perencanaan yang mempertimbangkan kebutuhan nasional di masa mendatang.
Ditegaskan Jokowi, pembahasan dan kajian yang telah dilakukan pemerintah selama tiga tahun ini, tak hanya dimaksudkan untuk kepentingan jangka pendek semata.
"Kita ini kan tidak berpikir (untuk) sekarang, berpikir 10 tahun, 50 tahun, hingga 100 tahun yang akan datang," kata Jokowi di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa (30/4).
Kepala Negara menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas 17 ribuan pulau. Namun, lebih dari separuh penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Akibatnya, daya dukung dan daya tampung di Pulau Jawa, khususnya wilayah perkotaan menjadi semakin berkurang.
"Kita ini memiliki 17 ribu pulau. Tapi di Jawa sendiri penduduknya 57 persen dari total penduduk di Indonesia, kurang lebih 149 juta, sehingga daya dukung baik terhadap air, lingkungan, lalu lintas, dan semuanya ke depan memang sudah tidak memungkinkan lagi," jelasnya.
BACA JUGA: Gerindra Tuding Wacana Pemindahan Ibu Kota Hanya Pengalihan Isu
Pembangunan nasional yang hanya berkutat di sekitar pulau Jawa disinyalir sebagai salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan persebaran penduduk tersebut. Oleh karena itu, Jokowi berharap agar ibu kota dapat dipindahkan ke luar Pulau Jawa, sehingga nantinya terjadi pemerataan pembangunan dan perekonomian di Indonesia.
Saat ini pemerintah memiliki tiga kandidat lokasi di mana ibu kota baru tersebut nantinya berada. Namun hal itu belum diputuskan karena masih perlu kajian dan pematangan rencana pemindahan ibu kota tersebut.
Jokowi mengklaim bahwa pemindahan ibu kota bertujuan untuk kepentingan jangka panjang bangsa
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel