Pemindahan Ibu Kota Sulit Dilaksanakan
Jumat, 07 Juli 2017 – 23:48 WIB

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono menanggapi rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Palangkaraya, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (7/6/2017). Foto: Humas DPR
Politikus dari Fraksi Gerindra ini juga berpandangan ide pemisahan pusat bisnis dan pusat pemerintahan sudah ada sejak lama. Bahkan, di era Presiden SBY sudah ada master plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI. Di dalamnya ditetapkan enam koridor untuk pengembangan potensi ekonomi, yakni Sumatera, Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua-Maluku.
“Pertumbuhan ekonomi itu ada di semua wilayah Indonesia, sehingga tidak ada ketimpangan ekonomi lagi. Tapi, ternyata program ini tidak ditumbuhkan. Pada era Pak Jokowi, langsung ditutup begitu saja. Padahal, ini sudah melewati kajian yang cukup panjang dan mahal,” tandasnya.(adv/fri/jpnn)
Wacana pemindahan ibu kota ke Palangkaraya sulit dilaksanakan. Selain infrastruktur perekonomian yang terpusat di Jawa, 60 hingga 70 persen penduduk
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Mbak Puan Sentil Israel soal Serangan di Palestina
- Bamsoet Prihatin Muruah Pengadilan Rusak Akibat Rentetan Kasus Melibatkan Hakim
- Sarmuji: Golkar Pastikan Hadir Jika Pemerintah Ajak Diskusi Soal RUU Perampasan Aset
- Prabowo Ingin Hapus Kuota Impor, Riyono Komisi IV: Demi Memberikan Ruang Keadilan
- Hakim Terseret Kasus Suap, Legislator Minta MA Membenahi Sistem Promosi Jabatan
- Eksistensi Suap Hakim, Mafia Hukum dan Peradilan di Indonesia: Penyakit Kronik dan Upaya Penanggulangannya