Pemindahan Ibukota Picu Konflik Baru

“Selama ini belum ada komitmen dari Bupati Aceh Besar menyatakan tidak menggunakan dana APBK untuk pemindahan Ibukota Aceh Besar. Padahal kebutuhan lain untuk mensejahterakan rakyat masih sangat banyak,” kata Mudassir.

Terkait dengan pemindahan ibukota Aceh Besar, Mudassir mengatakan, Kaukus Pemuda Aceh Besar meminta Mendagri agar tidak mengeluarkan PP pemindahan Ibukota Aceh Besar.

“Kami menilai Qanun RTRW ini terutama BAB tentang pemindahan ibukota cacat hukum, karena pemerintah tidak ada partisipasi public dan tidak ada kajian sebelum melakukan pemindahan ibukota. Untuk itu kami meminta agar Mendagri tidak mengeluarkan PP pemindahan ibukota,” pungkasnya. (msr)