Pemkab Banyuwangi Gandeng Singapura Kembangkan Wisata Pulau Tabuhan

"Berdasar hasil audit BPK ditemukan banyak aset Pemkab Banyuwangi yang kurang optimal dimanfaatkan. Karena itu, BPK merekomendasikan mengoptimalkan aset-aset tersebut, terutama untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dan bisa memberi multiplier effect ke ekonomi masyarakat," ucapnya.

Ia menjelaskan, pengembangan Pulau Tabuhan oleh pelaku pariwisata internasional sudah sesuai regulasi, melalui konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dilakukan evaluasi dan pendampingan.

"Ini juga sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa investasi terukur wajib didukung oleh pemerintah daerah. Dalam proses ke depan sampai seluruh izin tuntas, Pemkab Banyuwangi menggandeng kepolisian, kejaksaan, BPK, dan KPK agar semuanya sesuai aturan dan sekaligus optimalisasi aset daerah ini bisa berdampak positif bagi ekonomi Banyuwangi," ujarnya.

Meski melalui perjanjian sewa, Guntur memastikan akses publik dan masyarakat ke pulau yang berlokasi di Selat Bali tersebut tetap disediakan.

"Akses publik tetap disediakan. Jadi tidak benar bahwa nanti masyarakat umum tidak bisa masuk ke Pulau Tabuhan," ucapnya. (antara/jpnn)