Pemkab Kelola Bekas Tambang

Suharyono mengatakan PT BA menganggap keputusan Bupati Lahat tersebut lah yang memicu terjadinya tumpang tindih perizinan, di lahan yang kini menjadi lahan eks kuasa pertambangan PT BA. “Itu lah mengapa, PT BA kemudian menggugat bupati lahat. Padahal secara hukum, jelas tidak ada tumpang tindih perizinan, karena izin PT BA sudah dicabut melalui keputusan gubernur (556/KPTS/PERTAMBEN/2004),” tegas Suharyono.

Saat ini perselisihan mengenai tumpang tindih lahan tambang batubara di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan seluas 26.760 hektar,yang telah berlangsung selama tujuh tahun pun berakhir. Dengan keluarnya putusan PK yang memenangkan Bupati Lahat.  Suharyono menjelaskan, bahwa pihaknya memang belum menerima salinan putusan PK tersebut, tetapi informasi tersebut bisa diakses melalui situs resmi mahkamah agung.

Artinya, Suharyono menambahkan Pemkab Lahat memiliki wewenang penuh dalam pengelolaan perizinan wilayah pertambangan di wilayah Kabupaten Lahat. Putusan MA tersebut otomatis menggugurkan klaim PT BA tentang adanya wilayah kuasa pertambangan di Kabupaten Lahat, yang tumpang tindih dengan kuasa pertambangan perusahaan lain seluas 26.760 hektar sejak tanggal  25 Oktober 2003 lalu. Itu juga dipertegas dengan pencabutan izin KP eksploitasi oleh Gubernur Sumsel.

Pemda Kabupaten Lahat beraharap, demi kemakmuran masyarakat di Kabupaten Lahat.  "Sebaiknya PT BA berlapang dada menerima putusan tersebut.  Karena PK merupakan putusan tertinggi dan hanya bisa diajukan sekali saja sehingga jika ada upaya untuk mengajukannya kembali jelas itu melanggar hukum," tegas Suharyono. (vit)