Pemkab Probolinggo Tolak Jatah PNS

Dalam perubahan APBD, pihaknya tidak mungkin mengalokasikan lantaran jarak antara jadwal pelaksanaan dan kemungkinan pencairan anggaran cukup jauh. Rekrutmen mungkin dilaksanakan pada Agustus. Anggaran tidak mungkin cair pada Agustus.

Apakah tidak ada konsekuensi atas penolakan itu? Halim mengungkapkan bahwa tidak ada petunjuk mengenai sanksi bagi yang menolak jatah tersebut. ’’Ini kan yang butuh daerah. Kalau daerah tidak mengambil jatah, kan ada alasannya,’’ tuturnya.

BKD berupaya agar jatah 52 formasi itu tidak hangus. Baru-baru ini BKD mengirimkan stafnya untuk meminta jatah 52 formasi tersebut digabungkan dengan jatah pada 2015. ’’Harapannya sih begitu,’’ ucapnya.

Tahun depan, pemkab, menurut Halim, lebih siap. Anggaran Rp 1,5 miliar akan diusulkan sebagai salah satu program.

Di tempat terpisah, Kabag Kominfo Yulius Christian memaparkan bahwa keputusan bupati tersebut berdasar pertimbangan matang dan kajian sebelumnya. ’’Dari sisi anggaran, kami mengalami kesulitan. Kalau dipaksakan, tidak mungkin. Paling mungkin pada tahun depan,’’ tandasnya.(rf/aad/JPNN/c14/ami)