Pemkab Simalungun Rampungkan Penyaluran 32.868 KIP

jpnn.com - SIMALUNGUN – Dinas Pendidikan (Disdik) Pemkab Simalungun akhirnya merampungkan penyaluran sebanyak 32.868 Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada masing-masing siswa penerima bantuan.

Hal itu disampaikan Plt Kadis Pendidikan Dra Lurinim Purba melalui Sekretaris Parsaulian Sinaga kepada Metro Siantar (Jawa Pos Group) hari ini, Selasa (11/10).

“Semuanya sudah disalurkan melalui UPTD Dinas Pendidikan di tiap-tiap Kecamatan. Bantuan pemerintah pusat itu sudah dapat dicairkan melalui BRI, dengan syarat harus menunjukkan Kartu Keluarga (KK), Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi siswa yang menerima, dan surat pernyataan aktif belajar dari sekolah siswa yang bersangkutan,” jelas Parsaulian.

Parsaulian menjelaskan, siswa SD yang menerima KIP sebanyak 19.008 siswa, dan untuk SMP sebanyak 5.801.

ementara untuk pelajar SMA 3.590 dan pelajar SMK sebanyak 446.9 siswa. Adapun besaran dana bantuan yang diterima permasing-masing siswa, untuk pelajar SD dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 sebesar Rp450 ribu per tahun. Untuk SD kelas 6 sebesar Rp225 ribu.

Kemudian, pelajar SMP kelas 7 dan 8 Rp750 ribu, kelas 9 Rp375 ribu. Selanjutnya, untuk pelajar SMA sederajat kelas 10 sebesar Rp500 ribu, dan kelas 11, 12 sebesar Rp1 juta. “Dana bantuan pemerintah pusat ini akan langsung diterima orangtua siswa melalui BRI di seluruh Indonesia,” jelas Parsaulian.

Dia menuturkan, apabila masih ada siswa yang kurang mampu dalam melanjutkan pendidikannya, pihaknya menyarankan agar memeroleh bantuan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dengan syarat, orangtua siswa mengusulkan ke Pemerintah Nagori setempat yang selanjutnya ditindaklanjuti ke Dinas Pendidikan dengan mengeluarkan pernyataan bahwa siswa tersebut membutuhkan bantuan.

Program Presiden Jokowi ini dikoordinir oleh Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan di bawah pengawasan Wakil Presiden. Pengadaan kartu ini merupakan suatu bentuk upaya pemerintah membantu masyarakat menanggulangi biaya pendidikan anak. “Supaya tidak ada lagi anak-anak kita yang berhenti sekolah karena tidak ada biaya sekolah,” pungkas Parsaulian mengakhiri. (pra/ray/jpnn)