Pemkab Sumedang Makin Moncer di Tingkat Nasional

”(Kebijakan kabupaten) harus sepaham dan selaras. IG (Instragram)-nya Pak Jokowi dan Pak Gubernur saya buka tiap hari, apa kebijakan nasional dan provinsi. Karena kebijakan pusat dan provinsi yang mendasari kebijakan di Sumedang,” katanya saat diuji para dewan juri, Rabu (10/3) lalu.

Dony menyebut, setiap kebijakan yang dikeluarkan pusat selalu dilaksanakannya. Bahkan kebijakan tersebut diterjemahkan dengan berbagai inovasi.

”Misalnya di masa Covid, ada kebijakan kerja dari rumah, itu kami buat regulasinya, peraturan bupatinya. Kita (Pemkab Sumedang, red) buat aplikasi Markonah (mari bekerja cara online dari rumah). Setiap ASN yang kerja dari rumah harus tahu besok mau melaksanakan apa, outputnya apa,” ujarnya.

Dalam menjalankan inovasinya Dony lebih menitikberatkan untuk memanfaatkan teknologi informasi. Ada dua aplikasi yang dibuat dalam penanganan Covid, yakni Maijah dan Maunah.

”Dari sisi aplikasi, ini mempercepat, mempermudah kita mengatasi Covid-19. Untuk pencegahan Covid ada aplikasi Maijah. Aplikasi ini untuk memantau perkembangan Covid-19 di Kabupaten Sumedang. Misalnya di mana sekarang yang Covid, jadi cepat ditangani,” ungkapnya.

Atas terobosannya ini Sumedang tidak saja dinilai berhasil menekan angka Covid, tetapi juga diganjar bonus anggaran dari pemerintah pusat berupa dana insentif daerah (DID).

Kabupaten Sumedang juga mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menciptakan aplikasi yang baik.

”Dapat penghargaan provinsi dan dapat hadiah dari pemerintah pusat sebagai penanganan Covid yang dianggap baik dengan diberi DID Rp 21 miliar. Dengan cara apa? Konsolidasi birokrasi, mobilisasi, dan orkestrasi modal sosial. Covid kami rendah dan sekarang zona kuning,” tuturnya.