Pemko Terpukul Gara-gara Pembayaran DAU Ditunda

Dengan demikian, hampir bisa dipastikan, solusi berhutang ke Bank Daerah sulit untuk dilakukan. Ini membuka peluang, kemungkinan adanya pembahasan ulang hasil paripurna Dewan terkait pengesahan APBD Perubahan tahun 2016, beberapa waktu lalu, ditinjau ulang kembali.

“Kemungkinannya mengarah ke itu, kita revisi kembali program dan kegiatan di APBD Perubahan nanti, tapi kepastiannya nanti kita lihat, apa solusi dari Kemendagri,” pungkasnya. 

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mataram yang membidani Ekonomi dan Keuangan, Misban Ratmaji mengatakan, pennudanaan pembayaran DAU, pasti berdampak pada perlambatan ekonomi daerah.

“APBD Perubahan diketok kemarin sekitar Rp 1,4 triliun lebih, itu kan sudah disaring betul program-program perintah. Sekarang berkurang lagi, Rp 88 miliar, jadi susah kalau begini,” kata Misban.

Karena itu, Pemerintah Daerah harus cepat mencari solusi untuk mengatasi persoalan ini. “Saya fikir eksekutif tahu solusi terbaiknya,” imbuhnya.

Ia berharap program-program yang sudah direncanakan atau dalam tahap proses pengerjaan bisa tetap terselenggara dengan baik. Termasuk liquidasi keuangan daerah untuk membayar proyek-proyek yang tuntas pengerjaanya tahun ini. 

“Jangan sampai banyak proyek tertunda dan pihak pelaksana mengalami kerugian karena adanya penudaan pembayaran,” tandasnya. (zad/r3/sam/jpnn)