Pemkot Ambon Terus Memperjuangkan Guru Honorer Ikut Seleksi PPPK

jpnn.com - AMBON - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Maluku, memperjuangkan guru honorer mengikuti seleksi pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) 2023.
???Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena menurutkan proses seleksi PPPK dilakukan pemerintah pusat.
Mekanisme pendaftaran itu dilakukan melalui sistem. "Akan tetapi kami berupaya memperjuangkan nasib para tenaga honorer tersebut," kata dia di Ambon, Jumat (6/10).
Menurut dia, kendala yang dialami beberapa guru honorer yang akan mendaftar mengikuti seleksi PPPK, yakni sistem terkunci sehingga tidak bisa mengakses.
"Keluhan para guru tersebut saya tindaklanjuti dengan meminta dinas pendidikan dan kepala sekolah membantu mereka agar bisa mendaftar, ternyata sistem terkunci dari pusat," katanya.
Menurut Bodewin, langkah yang ditempuh untuk memperjuangkan para guru honorer, yakni kepala dinas pendidikan dan Komisi II DPRD Kota Ambon ke Jakarta untuk bertemu Kemendikbudristek dan BKN.
"Perjuangan yang dilakukan karena kami sama sekali tidak tidak punya kewenangan akses untuk mendaftar, tetapi kewenangan pemerintah pusat. Kami minta untuk difasilitasi agar semua seluruh guru honorer di Kota Ambon memiliki kesempatan yang sama ikut kompetisi seleksi PPPK," ujarnya.
Pemkot Ambon pada prinsipnya meminta supaya diberikan kesempatan kepada semua guru honorer mengikuti seleksi.
Kendala yang dialami beberapa guru honorer yang akan mendaftar mengikuti seleksi PPPK, yakni sistem terkunci sehingga tidak bisa mengakses.
- CASN Palembang Ancam Demo Bila Menpan-RB Tak Kaji Ulang Penundaan Pengangkatan CPNS-PPPK
- Polemik Pengangkatan PPPK 2024 & CPNS, Gita: Pasti Dilantik pada Waktunya
- Inilah Jenis Honorer Masa Kerja Lebih 2 Tahun Tidak Terakomodasi di PPPK 2024
- 5 Berita Terpopuler: Pengangkatan PPPK Ditunda, 10 Ribu Honorer Siap Geruduk KemenPAN-RB, Wakil Rakyat juga Bergerak
- Calon PPPK 2024 pada 1 Maret 2026 Lewat Batas Usia Pengangkatan tetap Mendapat SK
- CPNS 2024 dan PPPK Terdampak Penundaan Pengangkatan Diminta Lapor