Pemkot Bekasi Minta Dilibatkan Wacana Masuk Jakarta Bayar

jpnn.com, BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi meminta dilibatkan baik dari eksekutif maupun legislatif dalam rencana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), yang mengatur kendaraan berbayar ke DKI Jakarta dari luar daerah.

Pasalnya, sejauh ini daerah belum mendapat undangan rapat mengenai rencana pemberlakuan tarif berbayar bagi kendaraan dari luar daerah ke DKI Jakarta.

“Saya menyarankan, sebaiknya bicara dulu dengan Pemda dan DPRD,” ujar Sekretaris Daerah Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji, Selasa (3/4).

Menurut Rayendra, wacana jalan berbayar kendaraan ke DKI Jakarta bagi luar daerah yang merasakan dampak terhadap implementasi wacana ini adalah masyarakat langsung.

“Harusnya ada pembicaraan dulu dengan yang terkena bebannya, dalam hal ini daerah-daerah (pengendara) yang akan masuk ke Ibu Kota Negara,” kata Rayendra,

Menurut dia, rapat koordinasi dengan tiap daerah perlu dilakukan untuk mempercepat sosialisasi ke masyarakat setempat.

Jangan sampai, wacana ini lemah disosialisasikan ke masyarakat sehingga dikhawatirkan bisa terjadi polemik.

“Kami mendukung rencana pemerintah pusat sejauh kebijakan ini untuk masyarakat,” tandasnya. (kub/gob)