Pemkot Pontianak Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas

Di sisi lain, pemkot juga terus berupaya mendorong pendapatan asli daerah (PAD) dengan optimalisasi BUMD milik Kota Pontianak, seperti PDAM Tirta Khatulistiwa dan BPR Khatulistiwa.
Target pemerintah pusat menuju Indonesia Emas 2045, yang mana daerah dapat mandiri secara anggaran dan tidak bergantung terhadap pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
Edi kemudian mengapresiasi peran BUMD Kota Pontianak yang telah luar biasa mendorong PAD.
“BUMD Kota Pontianak sudah luar biasa, saya apresiasi, tetapi tentu kita terus terbuka terhadap potensi pendapatan lain,” tuturnya.
Berbagai inovasi turut diciptakan segenap ASN di lingkungan Pemkot Pontianak maupun karyawan BUMD untuk menggali potensi pendapatan.
Edi menyebut salah satu contoh inovasi itu adalah dengan membangun hidran di permukiman rawan kebakaran lahan.
“Pontianak ketika kemarau akan memicu kebakaran lahan, kita butuh hidran di titik rawan karhutla. Pemadam kebakaran sudah banya, tetapi airnya dari mana, itu yang kita upayakan dan salah satu langkah memaksimalkan BUMD,” imbuhnya.
Dia pun mengajak segenap aparatur agar memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat.
Efisiensi anggaran, Pemkot Pontianak pangkas anggaran perjalanan dinas. Pemangkasan hingga 50 persen.
- DPRD Kota Bogor Akan Pangkas 50% Anggaran Perjalanan Dinas
- Kemenhan Pangkas Rp 26,9 Triliun dari Anggaran, Belanja Pegawai Tak Terdampak
- Prabowo Kembali Ingatkan Bawahannya, 5 Tahun Enggak Usah ke Luar Negeri
- Sri Mulyani Pangkas Dana TKD Rp 50,59 Triliun
- Puasa Dinas
- Prabowo Potong Anggaran Seremoni dan Perjalanan Dinas Pemerintah, Hemat Rp 20 Triliun!