Pemkot Surabaya Segera Melunasi Sisa Insentif Tenaga Kesehatan
jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, mempercepat pencairan sisa insentif tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah sakit sebesar 25 persen, yang sejak Januari-Juni 2021 belum dibayarkan.
"Kemarin teman-teman mengajukan 75 persen. Ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah waktu itu," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, Sabtu (14/8).
Diketahui refocusing anggaran penanganan Covid-19 pada 2021 di Surabaya yang semula dianggarkan Rp 577.884.936.360, hingga awal Agustus 2021 terserap Rp 284.989.016.784 atau sebesar 49,32 persen.
Anggaran insentif tenaga kesehatan 2021 di Rencana Umum Pengadaan (RUP) sekitar Rp 90 miliar, sedangkan yang sudah keluar Rp 89 miliar.
Eri menjelaskan pada 2020, insentif tenaga kesehatan dibayarkan penuh sesuai besaran tertinggi.
Sementara, mulai Januari 2021, pembayaran dilakukan sebesar 75 persen dari insentif maksimal.
Hal ini, lanjut dia, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 01.07/MENKES/4239/2021 bahwa besaran insentif tenaga kesehatan dapat disesuaikan dengan APBD masing-masing daerah.
Namun, kata Eri, ketika sekarang ada penambahan pendapatan asli daerah (PAD), secara otomatis dia menginginkan pemanfaatannya diutamakan untuk tenaga kesehatan pelayanan Covid-19, sehingga sia pembayaran insentif sebesar 25 persen bisa segera dicairkan.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan ketika sekarang ada penambahan PAD, maka pemanfaatannya diutamakan untuk tenaga kesehatan pelayanan Covid-19, sehingga sisa pembayaran intensif sebesar 25 persen bisa segera dicairkan.
- Pertebal Dukungan ke Luluk-Lukman, Sukarelawan Cantiq Surabaya Gelar Konvoi
- Teka-Teki Kepemilikan SHGB 991: 3 Sengketa Berkembang Makin Pelik, Seorang Notaris Jadi Tersangka
- KTKI Perjuangan Tuntut Keppres KKI Dibatalkan demi Masa Depan Profesi
- Khusus Calon PPPK, Ini Info Terkini dari Bu Ani
- PDIP Ajak Masyarakat Pilih Pemimpin yang Bawa Jatim dan Surabaya Lebih Maju
- KTKI-P Laporkan Kebijakan Kemenkes, Wakil Presiden Diminta Turun Tangan