Pemkot Tangerang Terima Penghargaan Reformasi Birokrasi Tematik Terbaik 2023

Sementara itu, Wali Kota Tangerang menjelaskan Pemkot Tangerang telah melakukan upaya-upaya konkret untuk melakukan reformasi birokrasi tematik yang fokus pada 5 (lima) sasaran yaitu Penanggulangan Angka Kemiskinan, Peningkatan Realisasi Investasi, Pengendalian Tingkat Inflasi, Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, Peningkatan Produk Dalam Negeri.
"Tingkat pengangguran Terbuka turun dari 9,07 persen ke 6,79 persen di tahun 2023, kemudian realisasi investasi kita juga naik di tahun 2023 sebesar Rp 54,36 triliun dan masuk yang tertinggi di Banten"
"Inflasi year on year kota Tangerang di Oktober 2023 sebesar 2,32 persen, angka kemiskinan termasu kemiskinan eksrtrem juga turun," paparnya.
Kemudian, lanjut Arief UMKM kota Tangerang juga sudah baik kelas lewat program kerjasama dengan mini market dan juga beberapa hotel berbintang.
"Banyak produk UMKM kita yang sudah punya etalase sendiri di mini market dan hotel berbintang," imbuhnya.
Arief juga berterima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Tangerang atas kerja sama dan sama-sama bekerja dalam pengabdian di Kota Tangerang.
"Alhamdulillah hari ini Kota Tangerang telah mendapatkan penghargaan yang diberikan langsung oleh Bapak Wakil Presiden, atas Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) tematik terbaik peringkat pertama tingkat Nasional, semoga kita bisa melakukan lebih baik lagi untuk Kota Tangerang," ucap Arief.(antara/jpnn)
Pemkot Tangerang meraih penghargaan dari Kemenpan RB sebagai instasi pemerintah dengan implementasi reformasi birokrasi tematik terbaik 2023.
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean
- CASN Palembang Ancam Demo Bila Menpan-RB Tak Kaji Ulang Penundaan Pengangkatan CPNS-PPPK
- 5 Berita Terpopuler: Pengangkatan PPPK Ditunda, 10 Ribu Honorer Siap Geruduk KemenPAN-RB, Wakil Rakyat juga Bergerak
- 10 Ribu Honorer Siap Geruduk KemenPAN-RB saat Demo Nasional 18 Maret, Tolak Penundaan PPPK 2024
- 5 Berita Terpopuler: Banyak yang Berduka, Honorer Satpol PP Siap Demo R2/R3, KemenPANRB Beri Pernyataan Tegas
- Komisi II DPR: BKD Jateng Bersalah atas Gagalnya 592 Lulusan PPG di Seleksi PPPK
- 5 Kesepakatan DPR, MenPAN-RB dan BKN, Poin 4 Bikin Honorer Menangis