Pemprov Bingung Pikirkan Sumber Gaji Ribuan Guru Honorer

Untuk bisa mewujudkan semua itu, maka saat ini pihaknya akan menyusun MoU antara gubernur dengan semua bupati/wali kota. 

Isi MoU tersebut, gaji guru SMA/SMK yang non PNS tetap dianggarkan dari APBD kabupaten/kota.

Rosiady  menyadari tidak mudah melakukan semua itu. Namun tentunya harus diusahakan terlebih dahulu menyamakan persepsi demi menyelamatkan nasib para guru. 

“Itu rencana kita ada MoU, tapi kalau memang tidak bisa ya mau gimana lagi,” ucapnya.

Pilihan terakhir jika bupati/wali kota tidak setuju,  pemprov akan menghitung dan melakukan kajian terhadap kebutuhan tambahan anggaran tersebut. 

“Saya tidak bilang akan ada pengurangan guru honorer ya, tapi saya bilang akan kita kaji,” katanya.

Kajian yang dilakukan tentunya berkaitan dengan jumlah guru, kebutuhan guru dan juga gaji. Apabila dari hasil kajian guru non PNS masih kurang, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penambahan. Sebaliknya, jika dianggap terlalu banyak tentu akan dilakukan pengurangan.

Terpisah, Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB, Muhammad Suruji menanggapi santai persoalan ini. Menurutnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh seluruh guru non PNS.