Pemprov Dinilai tak Becus Urus Tenaga Kesehatan

Politisi PAN ini menambahkan, tak hanya karena manajemen tenaga kesehatannya saja yang buruk, tapi koordinasi antar kepala daerah di wilayah Kalteng juga memicu kurang optimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Terlihat dari adanya pengajuan anggaran dari Pemerintah Kota Palangka Raya kepada Pemerintah Pusat melalui Kemenko Kesra untuk membangun rumah sakit di daerah tersebut. Padahal di Palangka Raya sudah ada rumah sakit umum (RSUD) Doris Silvanus yang dikelola Pemprov Kalteng.

"Inikan lucu, sudah ada minta bangun lagi. Saya pernah tanya waktu reses berapa pasien setiap hari yang masuk, dijawab 10, sedangkan tenaga kesehatannya itu ada 100-an orang. Kan aneh kalau minta tambah lagi," katanya.

Menurut Hang Ali, sebenarnya tidak perlu ada pembangunan rumah sakit Palangka Raya, karena subsidi untuk rumah sakit itu setahun bisa mencapai Rp40 miliar. Sehingga Pemko Palangka Raya seharusnya mengutamakan membuat program untuk kepentingan hajat hidup dengan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

"Sudahlah, manfaatkan rumah sakit yang ada saja. Terpenting, memperbaiki manajemen yang buruk itu, political will pemimpinya harus jelas, tegas dan konsisten," pungkasnya. (Jwr/jpnn)