Pemprov DKI Bantah Ada Transfer Dana APBD ke Rekening Pejabat

"Nah, jika terdapat uang yang mereka (bendaharawan) tidak serahkan, kemudian menjadi temuan, itu langsung sanksinya keras," tegas pejabat senior di Pemprov DKI ini.

Sukri menambahkan, tiap bendaharawan SKPD hanya membuka satu rekening di Bank DKI. Transfer uang untuk kepentingan kerja Pemprov DKI pun harus melalui Bank DKI. Ketentuan ini diyakini bisa mencegah transfer dana ke pihak tertentu yang tidak sesuai peruntukannya.

"Jadi tidak mungkin karena kita hanya membuka satu rekening bank daerah yakni Bank DKI," ujarnya.

Sukri menegaskan, tidak ada kecurangan dalam pengelolaan keuangan di Pemprov DKI. Pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dianggap Sukri sebagai buktinya. Ia pun menantang PPATK untuk menyampaikan temuan soal kejanggalan dalam keuangan Pemprov DKI.