Pemprov DKI Coba Melobi Pemerintah Pusat Soal UMP, Hasilnya?

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bereaksi terhadap tuntutan buruh terkait penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2022.
Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, pihaknya berharap formula perhitungan UMP bisa diperbaiki.
Pemprov DKI juga telah mengirimkan surat ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker).
"Kami masih menunggu (jawaban), mudah-mudahan ada respons baik."
"Kami berharap formulanya diperbaiki direvisi, tetapi sekarang kewenangannya langsung di kementerian di pusat, bukan di kami," ujar Riza di Balai Kota Jakarta, Kamis (9/12).
Menurut Riza, pemerintah pusat juga memiliki banyak pertimbangan yang didengarkan banyak pihak.
Riza optimistis pemerintah memahami apa yang menjadi keinginan buruh, para pengusaha, dan juga kepentingan masyarakat Jakarta.
Riza mengatakan setiap kebijakan ada batasan dan aturannya masing-masing.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencoba melobi pemerintah pusat soal UMP, hasilnya?
- Pengangkatan CPNS & PPPK 2024 Mundur, Pemprov Jateng Tunggu Instruksi Pemerintah Pusat
- Pemerintah Pusat Izinkan Program Sarapan Gratis, Pramono Segera Laksanakan
- BPJS Ketenagakerjaan dan Pemprov DKI Jakarta Salurkan Bantuan Bagi Pengungsi Banjir
- Pemprov DKI Bakal Gaji Warga Kampung Bayam Sesuai UMR
- 6 Taman di Jakarta Siap Dioperasikan Selama 24 Jam, Berikut Lokasinya
- Pemprov DKI Tak Akan Berikan Kompensasi untuk Warga yang Terdampak Bau RDF Rorotan