Pemprov DKI Didesak Hentikan Swastanisasi Air Bersih

"Itu data 2010, tapi pada 2012 juga tidak banyak perubahan. Di sisi lain kita juga dibebankan dengan tarif yang begitu mahal. Audit BPKP saja mengatakan kalau kita kemahalan bayarnya," tutur Siti Badriyah dari KMMSAJ.

Dia menambahkan, yang diperoleh masyarakat Jakarta tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh swasta pengelola air Jakarta. Yang menyakitkan lagi, mereka beroperasi menggunakan sumber daya dan aset milik PAM Jaya selaku perusahaan daerah.

"Jadi ini momentum yang tepat untuk Pemprov DKI menghentikan kontrak kerjasama pengelolaan air bersih Jakarta dengan pihak swasta," pungkasnya.(fat/jpnn)