Pemprov DKI Diminta Fokus Atasi Krisis Air Bersih & Pengendalian Penduduk
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disarankan fokus pada pengendalian penduduk untuk mengatasi krisis air di sebagian wilayah di Jakarta.
Pasalnya, menurut Anggota Komisi D DPRD DKI Justin Adrian semakin banyak penduduk, semuanya tentu akan berebut sumber air bersih.
Justin menuturkan dalam pengendalian krisis air di samping membangun reservoir komunal dan sebagainya, sebaiknya juga bersamaan dengan pengendalian penduduk.
Program pengendalian penduduk yang harus dilakukan, yakni program Keluarga Berencana (KB), Kartu Jakarta Pintar (KJP) hingga memberikan aturan seperti harus memiliki properti sebelum berpindah KTP DKI Jakarta.
"Disarankan ada peraturan yang mengatur warga pindah harus punya properti dulu di Jakarta baru bisa pindah ke KTP," ujar Justin.
Terlebih, tidak adanya pengendalian menyebabkan membludaknya jumlah penduduk sehingga meningkat pula kebutuhan air bersih bagi banyak orang.
Selain itu, banyaknya penduduk juga bisa menyebabkan polusi udara, mulai dari penggunaan kendaraan bermotor hingga mesin pendingin.
Oleh karena itu, Justin mendesak pemerintah agar jangan hanya menarik pajak saja, namun juga harus memberikan solusi yang berdampak bagi kualitas kehidupan masyarakat.
Pemerintah jangan hanya menarik pajak saja, namun juga harus memberikan solusi yang berdampak bagi kualitas kehidupan masyarakat.
- PAM Jaya Maksimalkan Kinerja Pompa Sedot untuk Distribusi Air Bersih
- SPAM Jatiluhur Tahap I Beroperasi, Tingkatkan Layanan Air Bersih di Jaktim dan Jakut
- Reservoir Komunal jadi Inovasi Unggulan PAM Jaya Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga
- Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Dicopot dari Jabatan Imbas Dugaan Kasus Korupsi
- Kantor Dinas Kebudayaan DKI Digeledah Kejaksaan, Ada Kasus Apa?
- Dukung Visi Prabowo, PAM Jaya Gandeng Lemhannas Jaga Ketahanan Air di Jakarta