Pemprov DKI Jakarta Hapus Sanksi Administrasi Pajak Daerah hingga 15 Desember 2022

jpnn.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghapus sanksi administrasi pajak daerah bagi masyarakat yang melakukan pembayaran atau telah melunasi pokok pajak daerah. Kebijakan ini berlaku mulai 15 September hingga 15 Desember 2022.
Kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah ini diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1588 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati meminta seluruh wajib pajak untuk segera memenuhi kewajiban perpajakannya dengan memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi 2022.
“Agar wajib pajak dapat terbantu dalam melunasi kewajiban perpajakannya sekaligus untuk membantu pemulihan ekonomi DKI Jakarta,” ucap Lusiana dalam keterangannya, Kamis (15/9).
Sanksi administrasi pajak daerah yang dihapuskan sebagai berikut:
a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
c. Pajak Hiburan
Pemprov DKI Jakarta menghapus sanksi administrasi pajak daerah mulai 15 September-15 Desember 2022.
- Panca Residence Hadirkan Hunian di Dekat Stasiun LRT Ciracas Jakarta Timur
- Aktivis 98 ITB Khalid Zabidi: Dasco, Pimpinan DPR yang Aspiratif dan Proaktif
- Coretax Bikin Masyarakat Resah, ORI Minta DJP Segera Beri Solusi
- Puteri Komarudin Soroti Potensi Penerapan Kebijakan Berbasis Mitigasi Risiko
- Coretax Sering Galat, Sri Mulyani Janji Bakal Perbaiki Sistem
- Legislator Demokrat Anggap CoreTax Solusi Perpajakan Baru, Meski Ada Kendala