Pemprov DKI Klaim Polusi Udara Jakarta Berkurang, Ini Buktinya
jpnn.com, JAKARTA - Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengeklaim polusi udara di ibu kota berkurang dan kualitas udara membaik.
Hal ini dibuktikan dengan menurunnya hari tidak sehat pada 2021 menjadi 90 hari jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni 183 hari.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Asep Kuswanto mengatakan, upaya yang patut disorot adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti uji emisi yang diadakan pemprov.
Beberapa langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas udara di Jakarta antara lain tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara.
Langkah-langkahnya, antara lain, pembatasan usia kendaraan, membangun akses pejalan kaki, meningkatkan uji emisi, pemasangan solar rooftop, pemasangan CEMS pada industri yang diwajibkan, hingga pengawasan sumber industri.
“Pada 2021, kami dengan agresif merangkul lebih banyak bengkel yang bisa menyediakan layanan uji emisi dan kampanye yang sangat intens sehingga jumlah kendaraan bermotor yang ikut uji emisi naik 35 kali lipat atau menjadi 465.048 kendaraan,” ucap Asep pada Sabtu (29/1).
Sesuai dengan kajian inventarisasi emisi 2020, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengidentifikasi bahwa sumber utama polusi udara di Jakarta adalah sektor transportasi dan industri manufaktur.
Seiring pesatnya pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta dan terus meningkatnya angka penggunaan kendaraan bermotor, konsumsi bahan bakar meningkat sehingga menimbulkan emisi gas buang yang semakin bertambah.
Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengeklaim polusi udara di ibu kota berkurang
- PT JIP & Disdik DKI Kerja Sama Pemanfaatan Gedung untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi
- Musim Hujan, Tetapi Kualitas Udara Jakarta Masih 20 Besar Terburuk di Dunia
- 12 Jurus Ridwan Kamil Atasi Polusi di Jakarta
- Pemerintahan Prabowo-Gibran Soroti Pengendalian Polusi di Jabodetabek
- SIG Bersama Pemprov DKI Merevitalisasi Trotoar di Kawasan Kuningan
- Pemprov DKI Jakarta Minta BUMD jadi Agen Pembangunan