Pemprov DKI Kurangi Subsidi Tiket Transjakarta Rp 336 Miliar
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta mengurangi anggaran public service obligation (PSO) hingga Rp 336 miliar pada tahun ini.
Hal ini dibahas dalam rapat pembahasan Raperda APBD-Perubahan 2023, di Grand Cempaka, Bogor, Kamis (14/9) kemarin.
Pengurangan nilai PSO tersebut artinya berpengaruh pada subsidi tiket Transjakarta.
“Terkait dengan PSO, di perubahan turun Rp 336 miliar. Penurunan ini kami sudah hitung,” ucap Welfizon di lokasi.
Dia menjelaskan untuk 1 pelanggan Transjakarta nilai keekonomiannya atau yang harus dibayarkan oleh masyarakat ketika naik bus adalah Rp 15.000.
Saat ini ada 40 persen gratis yang dilayani oleh MikroTrans.
“Jadi, kami rata-rata pendapatan tiket per pelanggan itu kira-kira Rp 2.000, Pak. Subsidinya per sekali perjalanan itu kira-kira Rp 13.000,” jelasnya.
Adapun, pengurangan anggaran PSO untuk Transjakarta tersebut lantaran defisit yang dialami oleh Pemprov DKI Jakarta.
Pemprov dan DPRD DKI Jakarta mengurangi anggaran public service obligation (PSO) hingga Rp 336 miliar pada tahun ini.
- Pemprov DKI Jakarta Minta BUMD jadi Agen Pembangunan
- Usut Kasus Korupsi di Pemprov DKI, KPK Periksa Pemilik KJPP Wisnu Junaidi dan Rekan
- Pemerintah Berencana Alihkan Subsidi BBM jadi BLT, tetapi
- Komisi II Soroti Peralihan Subsidi BisKita dan Peran Perumda Trans Pakuan
- 4 Ruas Jalan Ditutup, KRL & MRT Alternatif Terbaik Menuju Panggung Rakyat
- Ketua DPRD Apresiasi Rute Baru Transjakarta 'Monas Explorer'