Pemprov DKI Mending Lakukan ini Daripada Melanjutkan Program DP Rp 0

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko menyebut pihaknya tidak menyiapkan anggaran untuk pembangunan program hunian DP Rp 0 pada 2023.

Pemprov memilih fokus menyelesaikan rumah susun (rusun) bagi warga yang terdampak dari adanya normalisasi sungai.

"Berkaitan dengan pertanyaan Pak Gembong, bahwa pagu anggaran indikatif Rp 1,2 triliun adalah tidak untuk pembangunan hunian DP Rp 0, tetapi dari pagu tersebut kami merencanakan untuk memanfaatkan untuk mempersiapkan hunian dalam mengantisipasi pelaksanaan penataan Kali Ciliwung," ucapnya.

Menurut Sarjoko, Pemprov DKI akan membangun tiga menara rusun dengan total 675 unit yang akan dibangun dengan konsep bangunan ramah lingkungan.

Total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 544 miliar dengan menggunakan skema pembiayaan tahun jamak (multiyears) 2023-2024.

Perinciannya, alokasi anggaran pada 2023 sebesar Rp 207 miliar dan 2024 mencapai Rp 326 miliar.

"Rencana akan dibangun dengan skema multiyears 2023-2024 sebanyak tiga tower atau kurang lebih 675 unit dengan kebutuhan anggaran perencanaan menggunakan konsep green building besaran anggaran Rp 544 miliar," katanya.

Sarjoko juga menyebut program prioritas lainnya seperti melaksanakan pemulihan dan pemeliharaan berkala rusun yang telah dibangun dan menuntaskan program penataan kampung kumuh.