Pemprov DKI Tak Akan Sembarangan Tertibkan PKL

Pemprov DKI juga tengah mengkaji berapa besar anggaran yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembebasan tanah. Pasalnya, sebagian besar anggaran akan dialokasikan untuk pembebasan lahan.

Sementara untuk mempermudah penertiban, rencananya setiap PKL akan didata dan diberi nomor register. Tetapi Pemprov DKI mengaku kesulitan untuk melakukan hal ini. Pasalnya, data soal PKL di seluruh Jakarta belum lengkap.

"Kan harus pake data riil, sedangkan saat ini belum ada, maka pakai data sensus dulu," terang Ratna.

Masalahnya, data sensus yang ada tidak mencerminkan kenyataan di lapangan. Menurut Ratna, data sensus tahun 2005 hanya mencatat ada 92. 500 orang PKL di Jakarta. Padahal, jumlah riilnya lebih dari angka tersebut. "Fisiknya lebih dari itu, bisa lebih dari dua kali lipat," ujarnya.