Pemprov Gelontorkan Rp 35 M untuk Unpad Pangandaran

jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat siapkan anggaran sebesar Rp 35 miliar untuk pembangunan kampus Universitas Padjajaran di Kabupaten Pangandaran.

Hal itu seiring dengan dilakukannya Memorandum of Understanding (MOU) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jabar, Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan Kampus Unpad.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, pihaknya bersama dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) RI Mohamad Nasir telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman terkait penyelenggaraan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Padjajaran di Pangandaran dan Institut Pertanian Bogor di Sukabumi.

MoU yang juga turut ditandatangani oleh Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata untuk Unpad Pangandaran dan Walikota Sukabumi Muhamad Muraz untuk IPB Sukabumi dilaksanakan di Kampus sementara Unpad Pangandaran di Desa Cikembulan, Kecamatan Sidamulih, Senin (13/3/17) kemarin.

Dalam hal itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kemenristekdikti dan tiga PTN di Jawa Barat saat ini tengah mengembangkan PSDKU. Selain Unpad Pangandaran dan IPB Sukabumi, ITB pun telah mengembangkan PSDKU di Cirebon.

"MoU ini sengaja dibuat untuk mempertegas keberadaan Unpad di Pangandaran dan IPB di Sukabumi. Untuk itu, hingga saat ini Pemprov Jawa Barat pun telah mengucurkan dana hingga Rp 35 Miliar untuk pengembangan Kampus Unpad di Pangandaran. Sementara Pemerintah Kabupaten Pangandaran pun telah berkontribusi dalam penyediaan lahan untuk Kampus Unpad Pengandaran hingga 30 hektar," jelas Heryawan kepada wartawan, Selasa (14/3).

Dikatakannya, untuk menunjang itu, pihaknya meminta agar kampus PSDKU segera membuat Detail Engineering Desain (DED) bangunan kampus. Sehingga program pengembangan sumber daya manusia ini bisa segera mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi secara menyeluruh di kawasan Priangan Timur.

"Saya minta kampus baru ini untuk segera membuat DED, karena DED-nya mepet di tahun 2016 kan tidak mungkin DED-nya dianggarkan di anggaran resmi, anggaran dari APBN atau APBD. Ini harus volunteer, DED-nya boleh jadi volunteer, harus dicari dari CSR, dan lain-lain, sehingga anggaran dari pemprov bisa diluncurkan untuk pembangunan fisik," katanya.