Pemprov Habiskan Rp 300 Juta untuk Tes Urine Pejabat

jpnn.com - MEDAN - Badan Narkotika Nasional (BNN) Perwakilan Sumut melakukan tes urine terhadap seluruh pejabat struktural Pemprov Sumut sejak Kamis (30/10) lalu.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provsu, Pandapotan Siregar, pemeriksaan tersebut akan dilakukan selama satu bulan ini.

Disebutkannya, hingga kini, selain 8 Biro yang ada di Kantor Gubernur Sumut, BNN juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap 5 SKPD, yakni Dinas Kominfo Sumut, Bappemas Sumut, Dinas Perkebunan Sumut, Badan Diklat Sumut, dan Badan Perizinan Terpadu.

Mengenai anggaran yang dipergunakan untuk pemeriksaan, Pandapotan menjelaskan, anggaran yang digunakan berasal dari APBD murni TA 2014, dimana anggaran akan digunakan sebesar Rp300 juta.

"Anggarannya kita ambil dari APBD murni 2014 sebesar Rp300 juta," kata Pandapotan yang ditemui di ruang kerjanya, Rabu (5/11).

Ia mengaku, mengenai hasil pemeriksaan yang dilakukan BNN,  akan diumumkan setelah selesai pemeriksaan terhadap semua pejabat struktural yang ada di Pemprovsu. Dan jika dari hasil yang diberikan BNN menyatakan ada pejabat yang terindikasi, maka pejabat tersebut akan diberikan sanksi berat sesuai dengan dengan ketentuan yang tertera dalam PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

"Untuk hasil pastinya kita masih menunggu dari BNN. Karena belum semua yang diperiksa. Tapi nanti jika semua sudah diperiksa, maka BNN akan melaporkan hasilnya kepada kami. Dan jikma ada yang kedapatan terindikasi narkoba, maka kami akan memberikan sanksi kepada yang bersangkutan," jelas Pandapotan.

Untuk itu ia berjanji, jika sudah ada hasil pemeriksaan pasti dari BNN, maka pihaknya pun akan mengumumkan berapa jumlah pejabat yang terindikasi. Selain itu, lanjutnya, jika pun ada pejabat yang mengelak-ngelak saat dilakukan pemeriksaan, ia pun akan mengumumkan nama pejabat tersebut.