Pemprov Jabar Hibahkan Lahan untuk Kantor DPD RI
jpnn.com - jpnn.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghibahkan sebuah lahan seluas 1.233 meter di Jalan Suci Bandung kepada DPD RI. Lahan tersebut rencananya akan dibangun gedung untuk fasilitas kantor DPD RI.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, Pemprov Jabar menghibahkan lahan seluas itu untuk pembangunan kantor DPD RI. Saat ini lahan di Jalan Suci Bandung tersebut masih kosong.
"Itu dialih kewenangankan kepada DPD RI. Tentu kita berharap segera ada pembangunan fisiknya, mudah mudahan tahun 2018 bisa segera dibangun. Tentunya harus segera menyiapkan rencana pembangunannya, supaya bisa diajukan ke pemerintah ke APBN dan dianggarkan 2018," jelas Heryawan pada acara penyerahan hibah lahan ke DPD RI di Gedung sate, Selasa (7/3).
Sementara itu Ketua DPD RI Mohammad Saleh mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah Pemprov Jabar yang telah menghibahkan lahan untuk pembangunan kantor daerah. Ini merupakan pemenuhan amanat UU yang mewajibkan anggota DPD RI memiliki kantor di ibu kota provinsi.
"Alhamdulilah dengan perjuangan gubernur dan jajarannya dan atas persetujuan DPRD provinsi hari ini diserahkan hibah lahan pemda Provinsi Jabar ke DPD RI," katanya.
Saat ini lanjutnya, DPD RI sudah membangun kantor di tiga daerah. Antara lain di Jogjakarta, Palembang dan Dili.
Selain itu sudah ada 10 provinsi yang telah memberikan hibah lahan untuk pembangunan kantor DPD RI.
"Jadi Jabar ini adalah yang ke-11. Sementara kebutuhan kantornya mencapai 34 kantor," katanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghibahkan sebuah lahan seluas 1.233 meter di Jalan Suci Bandung kepada DPD RI. Lahan tersebut rencananya
- Banjir Bandang Terjang Jembatan Cipager Cirebon, Pemprov Langsung Bergerak
- Senator Filep Soroti Insiden 40 Siswa Keracunan Seusai Makan Bergizi Gratis, Simak
- Senator Dedi Batubara Bersama Tim K3 Unsur DPD RI Bertemu Sultan, Berikut Agendanya
- Klaim Pemprov Jabar Soal Status Pagar Laut di Bekasi, DKP: Kerja Sama dengan Swasta
- Pegawai Honorer Habis Juli 2025, Semua jadi PNS atau PPPK, Amin
- Soroti Penambahan Jumlah Reses DPD RI, ICWI Minta KPK Turun Tangan