Pemprov Jateng Targetkan Perbaikan Jalan Rusak Terdampak Banjir Selesai H-7 Lebaran

jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan perbaikan jalan provinsi yang rusak akibat banjir dan longsor di wilayahnya selesai pada H-7 lebaran.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Hanung Triyono mengatakan jalan-jalan provinsi yang rusak akibat banjir memang banyak di daerah timur, seperti Grobogan, Demak, Kudus, dan lainnya.
“Untuk perbaikan jalan provinsi kita menunggu setelah surut. Setelah surut kita akan laksanakan perbaikan dengan menambal lubang. Nanti H-7 Lebaran selesai,” kata Hanung Triyono di Semarang, Senin (25/3/2024).
Hanung mengatakan jalan yang rusak akibat banjir diperkirakan mencapai 100 Km. Panjang itu terbagi di berbagai spot.
Jalan yang banyak rusak di antaranya lingkar Purwodadi Grobogan, Jati-Klambu, Kudus-Margoyoso dan lainnya. Perbaikan jalan itu dilakukan dengan pengaspalan, jalan-jalan yang rusak diperbaikan dengan penambalan.
Di luar perbaikan jalan yang terdampak banjir, Pemprov Jateng juga memperbaiki jalan di ruas-ruas lain.
“Kami juga melaksanakan pengerjaan overlay, ada sekitar hampir 40 Km yang tersebar di Jawa Tengah. itu untuk kenyamanan para pengguna jalan saat lebaran,” kata dia.
Adapun untuk jalan nasional, seperti halnya jalan pantura Demak juga sedang dilakukan perbaikan.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan perbaikan jalan provinsi yang rusak akibat banjir dan longsor di wilayahnya selesai pada H-7 lebaran.
- Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Dorong Perbaikan Jalan Dikebut Dalam Dua Pekan
- Ahmad Luthfi Langsung Fokus Perbaikan Jalan di Jateng
- Nana Sudjana Berterima Kasih kepada Warga Jateng
- Ini Legasi Nana Sudjana Selama Memimpin Jateng
- Polri Persiapkan Pengamanan Arus Mudik Lebaran 2025
- Nana Sudjana Apresiasi KPU Jateng yang Bisa Hemat Anggaran Pilkada Rp 150 Miliar