Pemprov Jatim 10 Kali Berturut-turut Raih Opini WTP, Khofifah: Ini Bukti Good Governance

jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah provinsi Jawa Timur selalu berkomitmen mewujudkan akuntabilitas dan good governance. Komitmen itu dibuktikan Jawa Timur dengan sepuluh kali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP.

Opini wajar tanpa pengecualian merupakan predikat yang diberikan BPK pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

“Capaian ini adalah hasil kerja kolektif, bukan hanya dari jajaran eksekutif, tetapi juga dukungan DPRD, pengawasan BPK RI, serta partisipasi aktif masyarakat,” ujarnya.

Penyerahan WTP ditandai dengan prosesi penandatanganan berita acara pada sidang paripurna DPRD Jatim 24 April 2025.

Berita acara itu ditandatangni oleh Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara V (PKN V) BPK RI, Widhi Widayat, Ketua DPRD Jatim M. Musyafak, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Gubernur Khofifah mengatakan raihan Opini WTP sepuluh kalinya berturut sejak 2015 merupakan bentuk akuntabilitas dan kerja keras seluruh stakeholder, terutama wujud komitmen tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurutnya, capaian ini tidak terlepas dari peran Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, yang menjadi mitra utama dalam pengelolaan keuangan.

"Pencapaian ini mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Pemprov Jatim telah memenuhi prinsip-prinsip good governance yakni transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta partisipasi publik," ujarnya.