Pemprov Jatim 10 Kali Berturut-turut Raih Opini WTP, Khofifah: Ini Bukti Good Governance

Khofifah menegaskan bahwa Pemprov Jatim tetap konsisten dalam memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD digunakan secara tepat sasaran, efisien, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik bukan hanya ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap regulasi dan akurasi laporan keuangan. Namun, juga harus mampu mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Khofifah berharap opini WTP ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengevaluasi dan mengetahui kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah secepat mungkin.

"Perbaikan harus dilakukan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku," tutupnya.

Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara V (PKN V) BPK RI Widhi Widayat mengapresiasi Pemprov Jatim yang telah berhasil meraih opini WTP Sepuluh Kali berturut turut sejak 2015.

Ia mengungkapkan pemeriksaan BPK atas LKPD dilakukan dalam rangka memberikan opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Tentu, lanjut Widhi, ada aspek dasar dalam penilaian tersebut. Yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian interm, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan hingga kecukupan pengungkapan.

Opini sendiri, katanya, merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan.