Pemprov Kalbar & Mbiz Dorong Percepatan Pengadaan Digital UMKM dan OPD

jpnn.com - PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen mendukung para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM setempat.

Salah satu upaya komitmen tersebut melalui penyelenggaraan Temu Bisnis Penyedia UMKM dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula Garuda Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak beberapa waktu lalu.

Sejak Januari 2022, Pemprov kalbar telah menginisiasi percepatan pengadaan digital, sesuai dengan program e-purchasing Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI), yaitu melalui pemanfaatan marketplace yang tergabung sebagai mitra resmi Toko Daring LKPP.

Program ini bertujuan untuk mendorong pengadaan barang/jasa menjadi transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan sekaligus untuk memberdayakan para pelaku UMKM di Provinsi Kalimantan Barat untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah.

Hingga kini, lebih dari 2.000 pelaku usaha UMKM di Kalimantan Barat telah bergabung sebagai penyedia di marketplace mitra resmi Toko Daring LKPP.

Namun, masih banyak penyedia yang belum memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengadaan kebutuhan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Hal itulah yang menjadi alasan atas diselenggarakannya kegiatan Temu Bisnis antara Penyedia UMKM dan OPD.

"Sejak  awal, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendukung proses pengadaan pemerintah secara digital melalui Toko Daring, karena sistem pengadaan dari Toko Daring yang transparan, efektif serta amanah," kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Barat, Ignasius IK.