Pemprov Kedodoran, Selamat Tinggal SMA Gratis...

”Setiap siswa SMA di Batu mendapatkan bosda Rp 120 ribu dan SMK Rp 220 ribu,” tutur dia.

Angka itu lebih tinggi bila dibandingkan dengan patokan SPP yang ditetapkan Pemprov Jatim. Yaitu, SPP SMA Rp 110 ribu dan SPP SMK nonteknik Rp 145 ribu.

Mistin memastikan, pengalokasian bosda untuk siswa SMA/SMK itu tidak menyalahi aturan. ”Saya sudah melakukan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur,” ungkapnya kemarin. Hasilnya, pemerintah daerah diperbolehkan untuk memberikan subsidi atau bantuan operasional.

Berbeda dengan Pemkot Batu, Wali Kota Malang Mochamad Anton menyatakan belum berani menganggarkan bosda untuk SMA/SMK.

”Kami tunggu petunjuk teknisnya dulu. Kalau kami anggarkan, nanti kami yang salah. Bisa ada temuan, sudah diambil alih provinsi kok Pemkot Malang masih anggarkan, kan itu salah,” kata Abah Anton –sapaannya– kepada Malang Post.

Beda lagi dengan Jawa Barat. Pemprov Jabar mengklaim paling siap dalam peralihan status kelola SMA/SMK.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menegaskan, kesiapan untuk alih kelola tersebut dipersiapkan sejak 2016.

Salah satunya dilakukan dengan menyusun berbagai sistem penunjang kelancaran kebijakan UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut.