Pemprov Minta PSB Transparan

MOJOKERTO - Pemprov Jatim meminta kabupaten/kota di Jatim agar dalam melaksanaan pendaftaran peserta didik baru (PPDB) atau penerimaan siswa baru (PSB) periode 2010/2011 sedianya dilakukan secara transparan. Dinas Pendidikan dan sekolah negeri di setiap daerah harus mentaati ketentuan dan peraturan yang sudah diterbitkan oleh masing-masing pemerintah daerah. Menyusul, pelaksanaan yang transparan secara prinsip dinilai bisa menghindari tarikan liar atau potensi menjadikan PSB sebagai ajang bisnis.

""Tentu dalam melaksanakan PSB ada ketentuannya. Baik itu peraturan menteri, Perwali maupun Perbup di masing-masing daerah," ungkap Sekdaprov Jatim, Rasijo ditemui seusai melantik Dewan Pengurus Korpri Kota Mojokerto, kemarin. Prinsip yang ditekankan Pemprov, kata Rasijo, sekolah negeri harus menjalankan sistem pendaftaran yang sudah disahkan.

Misalnya, lanjut mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim ini, jika sistem Nilai Ujian Nasional (NUN) sebagai syarat pendaftaran, tidak diperkenakan untuk dipermainkan. ""Kalau mengunakan syarat danem ya harus danem jangan yang lain," terangnya.

Disamping itu, untuk menghindari kecurangan dan potensi negative yang mewarnai PSB , Pemprov melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jatim juga membentuk tim pemantau. Tim tersebut, sedianya melakukan monitoring selama pelaksanaan PSB berlangsung. ""Teknisnya yang mengatur adalah dinas terkait. Kalau di daerah ya dinas pendidikan yang ada di kabupaten/kota," paparnya.