Pemprov Ngotot Minta Golden Share Inalum

Salah satu kabupaten yang termasuk dalam 10 kabupaten/kota di sekitar Danau Toba adalah Kabupaten Simalungun. Menurut Ketua DPRD Simalungun, Binton Tindaon yang dikonfirmasi Sumut Pos menyatakan, dirinya telah mendengar wacana penyertaan modal. Namun, penyertaan modal yang diinginkan oleh pemerintah pusat, bukanlah hal yang segampang itu bisa direalisasikan oleh Pemkab Simalungun.

Sebabnya, jika dana penyertaan modal untuk Inalum tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Simalungun, itu sama artinya akan menghambat pembangunan di Simalungun. "Itu wacana yang sudah saya dengar. Konon, pemkab dan pemko yang tergabung dalam 10 daerah yang masuk dalam rencana pengelolaan Inalum nantinya, harus menyertakan modal yang kisarannya miliaran. Kalau dialokasikan ke situ, bagaimana dengan pembangunan di daerah," tegasnya.

Jika itu tetap harus dilakukan, sambungnya, sepertinya Pemda yang bersangkutan, termasuk Simalungun juga akan menarik diri. "Dari pada diberikan ke situ (Inalum, red), kemudian pembangunan tidak berjalan, sepertinya tidak bisa dilakukan. Karena itu juga dalam jangka waktu yang lama untuk menghasilkan pendapatan bagi daerah," katanya.

Namun alangkah sangat relevannya, lanjut Binton, bila upaya pengambilalihan Inalum dibiayai terlebih dahulu oleh pemerintah pusat. Baru setelah itu, pemda yang bersangkutan, membayar secara bertahap untuk saham yang diberikan ke pemerintah daerah tersebut. "Sebaiknya, pakai modal pemerintah pusat dulu. Nanti baru, pemerintah daerah mengangsurnya," ungkapnya.