Pemprov NTT Ingin Tiru Langkah Jokowi Lelang Jabatan

KUPANG - Proses mutasi pejabat segera dilaksanakan di lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Fraksi Gabungan NTT Sejahtera DPRD NTT, mengusulkan kepada Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, untuk melelang jabatan seperti yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Joko Widodo.
 
Ketua Fraksi NTT Sejahtera DPRD NTT, Somie A. Pandie, dalam Rapat Paripurna DPRD NTT, Senin (2/9), mengatakan, mutasi dengan sistem lelang jabatan, bertujuan menempatkan pemimpin yang profesional sesuai keahliannya. "Khusus untuk pejabat eselon II dan III, seperti yang dilakukan Pemprov DKI beberapa waktu lalu," kata Somie Pandie.

Menurutnya, selama ini, penempatan pejabat tidak sesuai dengan kompetensinya, juga tidak sesuai dengan kemampuan akademis. Hasilnya, kinerja pemerintah tidak maksimal. Beberapa SKPD bahkan tidak sanggup melaksanakan tugasnya secara baik. "Jadi dengan adanya lelang jabatan, kita akan menghasilkan pemimpin yang punya jiwa leadership dan manajerial yang baik," tandasnya.

Menurut Somie, NTT akan lebih maju, jika pimpinan SKPD-nya mempunyai kemampuan manajerial baik. Sejauh ini, pengelolaan keuangan SKPD juga masih jauh dari harapan. Hasilnya, banyak SKPD tidak mampu menyerap anggaran.

"Banyak yang penyerapannya di bawah 80 persen," sebutnya.

Gubernur Frans Lebu Raya yang dimintai tanggapannya mengatakan, usulan Fraksi NTT Sejahtera itu merupakan salah satu metode yang bisa dipakai. Metode ini selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Pemprov NTT. "Ini salah satu metode yang akan kita pertimbangkan," ujarnya.

Sebelumnya, Frans Lebu Raya mengatakan, mutasi di lingkup Pemprov NTT akan dilaksanakan setelah pelaksanaan Sail Komodo. Even akbar Sail Komodo itu sendiri baru berakhir 14 September 2013 mendatang. "Mutasi mungkin selesai pelaksanaan Sail Komodo. Kita masih fokus ke sana (Sail Komodo, Red)," ujar Lebu Raya sebelumnya. (sam/rsy)