Pemprov Perjuangkan Tes CPNS Sistem Manual
jpnn.com - JAYAPURA - Panselnas CPNS 2014 sudah berulang kali menegaskan, pelaksanaan tes CPNS tahun ini semuanya menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).
Namun, Pemerintah Provinsi Papua saat ini sedang melobi KemenPAN-RB agar pelaksaan tes di wilayah bumi Cenderawasih itu diperbolehkan menggunakan sistem manual yakni degan lembar jawaban komputer (LJK).
Pihak Pemprov Papua beralasan, sistem CAT sangat berat bagi putra-putri Papua. Terbukti, saat tes CPNS 2013, banyak putra daerah yang tidak memenuhi ambang batas (passing grade) yang ditentukan oleh Panselnas.
Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH pun telah menyurati Menpan-RB Azwar Abubakar terkait keinginan ini, yakni agar penerimaan CPNS di Papua ada kebijakan khusus.
"Ada kebijakan pemerintah pusat untuk pendaftaran melalui internet (online) dan sangat memprihatikan untuk kondisi obyektif yang ada," kata Sekda Hery Dosinaen di Sasana Krida Kantor Gubernur, Rabu (3/9).
Ditanya jumlah formasi tahun 2014 bagi Provinsi Papua, sekda mengaku belum mengetahui secara persis. "Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua belum melaporkan, karena kita berusaha untuk ada penambahan kuota dalam penerimaan CPNS, karena jika hanya 170 sekian, ya tentu masih sangat kurang untuk di provinsi," katanya.
Yang jelas, kata Sekda, Pemprov Papua menginginkan banyak kuota untuk penerimaan CPNS tahun 2014, karena untuk mengantisipasi ke depan banyak daerah otonom baru yang dibentuk yang tentunya membutuhkan banyak pegawai.
"Ya, kami ingin tetap menggunakan porsi 80 persen untuk putra daerah," imbuhnya. (bat/fud/sam/jpnn)
JAYAPURA - Panselnas CPNS 2014 sudah berulang kali menegaskan, pelaksanaan tes CPNS tahun ini semuanya menggunakan sistem Computer Assisted
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Masa Cuti Kampanye Berakhir, Aep Syaepuloh Kembali Jabat Bupati Karawang
- Disapu Banjir Bandang, 10 Rumah di Tapsel Sumut Hanyut
- Heboh Anggaran Belanja Gamis & Jilbab Senilai Rp 1 M Lebih di Kabupaten Banggai
- Kunker ke Riau, Menteri Hanif Faisol Tutup TPA Liar di Kampar
- 209 Warga Terdampak Pergerakan Tanah di Kadupandak Dievakuasi
- Ombudsman Minta Polda Sumbar Ungkap Motif Kasus Polisi Tembak Polisi Secara Transparan