Pemprov Sedang Lakukan Anjab PNS
Selasa, 14 Februari 2012 – 08:01 WIB

Pemprov Sedang Lakukan Anjab PNS
MEDAN- Pemerintah daerah sejauh ini, belum berani memastikan apakah akan melakukan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun ini. Pemerintah daerah masih memegang, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah-Reformasi Birokrasi (Kemepan-RB) Nomor 26 Tahun 2011. Dimana dalam keputusan tersebut, bagi pemerintah daerah yang anggaran belanja pegawainya di atas 50 persen, tidak bisa menerima CPNS. Dikatakannya, untuk Pemprovsu pengalokasian anggaran untuk belanja pegawai tidak sampai 50 persen. Maka berdasarkan hal itu, Pemprovsu bisa melakukan penerimaan.
"Masih ada Kepmenpan itu. Jadi itu yang masih jadi pegangan. Dan masih ada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menpan-RB dan Menteri Keuangan (Menkeu), soal moratorium atau penundaan penerimaan CPNS 2012 ini," ungkap Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumut (Provsu), Kaiman Turnip kepada Sumut Pos (Grup JPNN), Senin (13/2).
Baca Juga:
Seandainya pun nanti pemerintah daerah menerima jatah penerimaan CPNS, itupun hanya untuk beberapa formasi, yakni tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan tenaga yang dibutuhkan karena mendesak semisal staf dan sebagainya.
Baca Juga:
MEDAN- Pemerintah daerah sejauh ini, belum berani memastikan apakah akan melakukan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun ini. Pemerintah
BERITA TERKAIT
- Balai Ternak BAZNAS Berdayakan Mustahik di Jepara Melalui Peternakan
- PNM Mekaar Dilatih Merawat Bibit Produktif Demi Ketahanan Pangan Keluarga
- Update Kecelakaan Truk di Sungai Segati, 4 Orang Ditemukan Tewas, 11 Masih Dicari
- Jefridin Hamid Pastikan TPP ASN Tetap Cair tanpa Ada Pemangkasan
- 2 Kabar Gembira untuk PNS, PPPK, dan Honorer
- Polres Bungo Bakar 11 Titik Lubang Tikus Tambang Emas Ilegal