Pemprov Sumatera Barat Dinilai Lambat

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumatera Barat (Sumbar), Alirman Sori menilai lambannya penanganan pasca gempa Maret 2007 dan 30 September 2009 di Sumbar merupakan sebuah konsekuensi dari rendahnya rasa tanggung jawab dan komitmen pemerintah provinsi dalam melaksanakan kewajibannya memperbaiki keadaan.

"Saya tidak yakin terhadap pendapat yang mengatakan bahwa memburuknya kondisi Sumbar pasca gempa bumi akibat dari minimnya perhatian pemerintah pusat terhadap Sumbar. Yang terjadi sesungguhnya adalah lemahnya kemauan dan komitmen pemerintah provinsi dalam memperbaiki daerahnya dengan cara melibatkan pemerintah pusat," tegas Alirman Sori dalam diskusi yang digelar Forum Komunikasi Anggota DPR dan DPD asal Sumbar, di ruang rapat Ketua DPD RI, Selasa (13/4).

Dalam diskusi yang dipimpin Ketua DPD RI Irman Gusman itu, di Senayan Jakarta, Selasa (13/4), Alirman menegaskan bahwa perhatian pemerintah pusat sudah lebih dari cukup. Hal tersebut dibuktikan dengan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Sumbar beberapa hari setelah gempa 30 September 2009 terjadi.

"Saat itu, di hadapan Muspida dan sejumlah menteri, Presiden SBY meminta Gubernur Sumbar segera menyusun tim penanggulangan bencana berskala nasional. Yang sangat kita sesalkan, kenapa Gubernur Sumbar saat itu Gamawan Fauzi tidak mengindahkan permintaan Presiden SBY. Bahkan gubernur menjamin bahwa bencana ini bisa ditangani oleh pemerintah daerah," ungkap Alirman Sori.