Pemprov Sumbar Bakal Cabut 110 Izin Tambang

“Apakah dengan adanya UU No 23 Tahun 2014 itu, bisa langsung, Gubernur yang mencabutnya atau harus Dirjen Minerba melakukannya. Ini yang harus kami perjelas dulu. Untuk tahu bagaimana hasilnya lebih baik tanya sama DPM PTSP ya,” ucapnya.

Terkait gugatan LBH tengah bergulir di PTUN? Heri Martinus menyebutkan, tanpa digugat LBH, pihaknya sudah merekomendasikan untuk pencabutan izin tambang yang tak CnC tersebut. Cuma saja, prosesnya tak semudah membalikkan telapak tangan, ada aturan yang harus dipenuhinya terlebih dahulu.

“Kami tentu harus berkoordinasi dulu dengan Dirjen Minerba dan tak bisa ambil keputusan pencabutan izin langsung,” tukasnya sembari menyebutkan ada 110 izin tambang yang non-CnC dan 83 izin tambang yang sudah CnC.

Terpisah, Kepala DPM PTSP Sumbar Maswar Dedi didampingi Kabid Penyelenggaraan Perizinan dan Non-Perizinan DPM PTSP Sumbar Indra Utama tak menampik rencana pencabutan izin pertambangan tak CnC tersebut. Izin pertambangan tak CnC itu jumlahnya ratusan dan terbagi dalam dua kategori.

Yakni izin tambang tak CnC dan sudah habis izin usaha pertambangan (IUP) serta non-CNC namun masih berlaku IUP-nya. Khusus untuk izin tambang yang non-CnC, namun masih berlaku IUPnya ada 26 izin.

“Kalau yang tak CnC dan habis berlaku IUP-nya, secara otomatis akan dicabut izinnya. Namun yang jadi persoalan yang non-CnC tapi masih berlaku IUP-nya,” jelasnya.

dia menegaskan pihaknya perlu berkoordinasi dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM untuk memastikan apakah ada upaya lain yang memungkin, bagi izin tambang yang tak CnC dan berlaku IUP-nya, untuk menjadi CnC. Jika kran itu masih terbuka, maka itu akan jadi persoalan bagi Pemprov di kemudian hari.

Namun dari hasil konsultasi pihaknya dengan Dirjen Minerba, tak ada kran lain yang dibuka bagi izin pertambangan yang tak CnC ini. “Kemungkinan akhir September ini keputusan pencabutan izin tambang tak CnC itu sudah berlaku,” ucapnya.(ayu)