Pemprov Sumut & MUI Teken Piagam Kesepahaman Pembangunan Masyarakat Maju, Berakhlak

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumut menandatangani piagam kesepahaman tentang terwujudnya pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak.

Penjabat Gubernur (Pj) Sumatra Utara Agus Fatoni menyatakan bahwa piagam ini merupakan hasil Musyawarah Kerja MUI Sumut yang diselenggarakan pada 21-23 Desember 2024.

“Pada dasarnya Pemprov Sumut memerlukan peran tokoh agama dalam mendukung pembangunan di Sumut. Sinergitas serta kebersamaan akan membuat suasana Sumut harmoni," kata Fatoni di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Medan, Sumatera Utara, Selasa (14/1).

Fatoni mengusulkan melalui kesepahaman itu, kesejahteraan marbot masjid dan guru ngaji agar sebaiknya didaftarkan pada BPJS Ketenagkerjaan.

Menurutnya, melalui program dari BPJS tersebut maka mereka akan mendapatkan asuransi.

Fatoni membagikan pengalamannya saat menjabat sebagai Pj Gubernur Sumatra Selatan. Saat itu, marbot dan guru mengaji didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dengan nama tenaga kerja sosial keagamaan.

“Tenaga kerja formal dan informal perlu mendapat perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, karena peran ulama ini sangat penting tentunya,” ucap Fatoni.

Ketua Umum MUI Sumut Maratua Simanjuntak menyampaikan terima kasih kepada Pj Gubernur Sumut yang sudah meluangkan waktunya untuk bertemu dengan MUI Sumut.