Pemprov Sumut Mulai Kacau

jpnn.com - JAKARTA – Roda pemerintahan di Pemprov Sumut mulai amburadul setelah beberapa para pejabat penting berurusan dengan aparat hukum, baik dengan kejaksaan agung maupun KPK.

Ambil contoh, Sekdaprov Sumut Hasban Ritonga dua hari berturut-turut menjalani pemeriksaan di KPK, Selasa dan Rabu (25/11). Begitu pun Plt Gubernur Tengku Erry Nuradi, juga pernah menjalani pemeriksaan di KPK dan kejaksaan agung sebagai saksi. Sekretaris DPRD Sumut Randiman Tarigan juga beberapa kali dimintai keterangan lembaga antirasuah. Kabiro Keuangan Ahmad Fuad Lubis juga dipanggil KPK, Rabu, tapi tak hadir. Begitu pun dalam kasus bansos, Ahmad Fuad Lubis juga dimintai keterangan oleh penyidik kejaksaan agung, Selasa.

Beberapa anggota DPRD Sumut sama saja. Bahkan, Ketua DPRD Ajib Shah sudah berada di bui tahanan KPK.

Dampaknya di roda pemerintahan Sumut sangat serius. Jangankan mulus membahas Rancangan APBD 2016, untuk pembahasan Perubahan APBD 2015 saja hingga saat ini tidak jelas. Molor jauh dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 37 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan APBD 2015.

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek menyesalkan keterlambatan pembahasan Perubahan APBD Sumut 2015.

“Sumut baru masuk Perubahan APBD 2015, padahal ini waktunya sudah terbatas. Tinggal sisa satu bulan lagi. Belum lagi RAPBD 2016,” ujar Dony, panggilan akrabnya, kepada koran ini kemarin (26/11).

Dijelaskan Donny, APBD Perubahan itu untuk menampung sejumlah pendapatan. Hanya saja, dengan sisas waktu sekitar satu bulan, sangatlah sulit APBD Perubahan 2015 bisa diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan.

“Untuk efektifitas pelaksanaan menjadi pertanyaan karena tinggal satu bulan,” kata Dony.