Pemprov Tak Mungkin Memberhentikan Semua Tenaga Honorer di Kepri
jpnn.com, BATAM - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan masih membutuhkan 60 persen dari sekitar 7.000 tenaga honorer yang ada di lingkungan Pemprov Kepri.
Para tenaga honorer itu dibutuhkan untuk membantu penanganan teknis di pulau-pulau penyangga di daerah tersebut.
“Sekitar 60 persen tenaga honorer kami masih dibutuhkan. Tenaga teknis masih kami butuhkan seperti bidan, perawat, tenaga pendidik untuk di pulau-pulau,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepri Hasan di Batam, Kepri, Rabu (27/7), menanggapi kebijakan untuk mengurangi tenaga non-organik di pemerintahan.
Dia mengatakan ada sekitar 7.000 tenaga honorer di lingkungan Pemprov Kepri.
Hasan menyebut tidak mungkin memberhentikan seluruh tenaga honorer di Kepri.
Apalagi, kata dia, Kepri berbeda dengan daerah lainnya.
Sebab, Kepri merupakan daerah kepulauan.
Pemerintah masih membuka celah kebijakan terkait pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK).
Pemprov Kepri menyatakan masih membutuhkan sekitar 60 persen dari 7.000 tenaga honorer untuk membantu penanganan teknis di pulau-pulau penyangga daerah itu.
- Gibran Minta Sistem Zonasi PPDB Dihilangkan, Mendikdasmen: Masih Pengkajian
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Terbaru Polisi Tembak Polisi, Diduga Pembunuhan Berencana, Kapolri Beri Perintah Tegas
- Penjelasan BKN soal Penentuan Kelulusan PPPK 2024, Honorer K2 Bisa Senang Nih
- 5 Berita Terpopuler: Terungkap Kriteria Honorer dapat Afirmasi di Seleksi PPPK, Silakan Lapor ke Sini jika Ada Kekurangan
- Inilah Kriteria Honorer Dapat Banyak Afirmasi di Seleksi PPPK 2024, Bebas Pilih OPD
- Ini Pesan Yeny Trisia Isabella untuk Honorer yang Mengikuti Tes PPPK