Pemprov Tak Mungkin Memberhentikan Semua Tenaga Honorer di Kepri
jpnn.com, BATAM - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan masih membutuhkan 60 persen dari sekitar 7.000 tenaga honorer yang ada di lingkungan Pemprov Kepri.
Para tenaga honorer itu dibutuhkan untuk membantu penanganan teknis di pulau-pulau penyangga di daerah tersebut.
“Sekitar 60 persen tenaga honorer kami masih dibutuhkan. Tenaga teknis masih kami butuhkan seperti bidan, perawat, tenaga pendidik untuk di pulau-pulau,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepri Hasan di Batam, Kepri, Rabu (27/7), menanggapi kebijakan untuk mengurangi tenaga non-organik di pemerintahan.
Dia mengatakan ada sekitar 7.000 tenaga honorer di lingkungan Pemprov Kepri.
Hasan menyebut tidak mungkin memberhentikan seluruh tenaga honorer di Kepri.
Apalagi, kata dia, Kepri berbeda dengan daerah lainnya.
Sebab, Kepri merupakan daerah kepulauan.
Pemerintah masih membuka celah kebijakan terkait pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK).
Pemprov Kepri menyatakan masih membutuhkan sekitar 60 persen dari 7.000 tenaga honorer untuk membantu penanganan teknis di pulau-pulau penyangga daerah itu.
- Akun Ribuan Honorer TMS Tereset, Daftar PPPK 2024 Tahap 2 Diminta Suket
- PPPK 2024 Memprioritaskan Honorer K2, Non-K2 Legawa Diangkat Paruh Waktu
- BKN Minta Admin SSCASSN Buka Inbox, Segera Umumkan Hasil Seleksi PPPK Tahap 1
- Banyak Laporan Pemda Masuk ke BKN, Pemeringkatan PPPK 2024 Tahap 1 Berubah, Ruwet!
- 5 Berita Terpopuler: Info Terbaru dari BKN soal PPPK Tahap 1, Tolong Jangan Diabaikan
- Guru Honorer Ditembak Mati Orang Tak Dikenal