Pemprov Tak Mungkin Memberhentikan Semua Tenaga Honorer di Kepri

jpnn.com, BATAM - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan masih membutuhkan 60 persen dari sekitar 7.000 tenaga honorer yang ada di lingkungan Pemprov Kepri.
Para tenaga honorer itu dibutuhkan untuk membantu penanganan teknis di pulau-pulau penyangga di daerah tersebut.
“Sekitar 60 persen tenaga honorer kami masih dibutuhkan. Tenaga teknis masih kami butuhkan seperti bidan, perawat, tenaga pendidik untuk di pulau-pulau,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepri Hasan di Batam, Kepri, Rabu (27/7), menanggapi kebijakan untuk mengurangi tenaga non-organik di pemerintahan.
Dia mengatakan ada sekitar 7.000 tenaga honorer di lingkungan Pemprov Kepri.
Hasan menyebut tidak mungkin memberhentikan seluruh tenaga honorer di Kepri.
Apalagi, kata dia, Kepri berbeda dengan daerah lainnya.
Sebab, Kepri merupakan daerah kepulauan.
Pemerintah masih membuka celah kebijakan terkait pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK).
Pemprov Kepri menyatakan masih membutuhkan sekitar 60 persen dari 7.000 tenaga honorer untuk membantu penanganan teknis di pulau-pulau penyangga daerah itu.
- Guru PAI PNS, PPPK, Honorer, Semuanya Bisa Bersuka Cita di Hari Raya
- 5 Berita Terpopuler: SE untuk Non-ASN Terbit, Ratusan Honorer Kena PHK, tetapi Ada yang Segera Diangkat PPPK
- Terobosan Keren Solusi Honorer Gagal PPPK 2024, Patut Ditiru
- Ribuan PNS dan PPPK Bergembira, Para Honorer Pilu
- 4 Poin Penting Instruksi Terbaru Kepala BKN, soal Nasib Honorer Gagal CPNS & PPPK 2024
- Kabar Gembira untuk PNS dan PPPK, Tuntas Sebelum Khatib Salat Idulfitri Naik Mimbar