Pemprov dan Polda Sumsel Bentuk Satgas Pemberantas Illegal Drilling

Orang nomor satu di Polda Sumsel itu mengaku
memang sulit menertibkan illegal drillinh.
"Karena pertama, masyarakat membutuhkan uang untuk hidup, mereka akan berlari ke illegal driling kalau tidak ada pekerjaan dan ini sudah di sampaikan agar dicarikan solusi. Kedua, harga minyak sangat tinggi yang dioplos dengan minyak dari SPBU, " jelas Rachmad.
"Disparitas harga minyak illegal cukup tinggi dengan Rp 8000 per liter akan dicampur 1 banding 1 atau 30 banding 70, itu harga akan bisa lebih murah lagi dengan minyak dari SPBU," sambung Rachmad.
Lebih lanjut Rachmad menyampaikan bahwa minyak tersebut ada pangsa pasarnya, di mana industri yang membutuhkan bahan bakar.
Untuk itu Polda Sumsel juga akan melakukan penyelidikan terhadap illegal drilling hingga hilirnya.
"Kami juga sudah bentuk tim untuk menyelidiki siapa end user dari minyak minyak ilegal ini. Jadi, adanya permintaan, adanya harga tinggi," papar Rachmad.
Adanya kebutuhan masyarakat yang bisa memperoleh uang dengan mudah di illegal drilling itu menjadi penyebab maraknya masyarakat membuat sumur minyak.
"Butuh biaya besar untuk penanganan dan operasi illegal drilling. Sementara personel yang ada tidak mencukupi untuk melakukan penindakan," beber Rachmad.
Pemprov dan Polda Sumsel bersinergi dalam sebuah Satgas.yang bertugas untuk memberantas praktik illegal drilling
- Komitmen Gubernur Herman Deru Bantu Perbaikan Jalan dan Bangun RTLH di Ogan Ilir
- BKBK Jadi Cara Herman Deru Dorong Percepatan Pembangunan Infrasturktur Lahat
- Satu Korban Perahu Getek Terbalik di Sungai Musi Ditemukan, 1 Lagi Masih Dicari
- Sekda Sumsel & Wamen Koperasi RI Resmikan Pembentukan Koperasi Merah Puti Ponpes Al Ittifaqiah
- Herman Deru Resmi Menyalakan Listrik PLN di Lima Desa di Keluang Muba
- Gubernur Sumsel Bersama Kepala BKKBN Salurkan MBG untuk Ibu Hamil di Palembang