Pemprov dan Polda Sumsel Bentuk Satgas Pemberantas Illegal Drilling
Orang nomor satu di Polda Sumsel itu mengaku
memang sulit menertibkan illegal drillinh.
"Karena pertama, masyarakat membutuhkan uang untuk hidup, mereka akan berlari ke illegal driling kalau tidak ada pekerjaan dan ini sudah di sampaikan agar dicarikan solusi. Kedua, harga minyak sangat tinggi yang dioplos dengan minyak dari SPBU, " jelas Rachmad.
"Disparitas harga minyak illegal cukup tinggi dengan Rp 8000 per liter akan dicampur 1 banding 1 atau 30 banding 70, itu harga akan bisa lebih murah lagi dengan minyak dari SPBU," sambung Rachmad.
Lebih lanjut Rachmad menyampaikan bahwa minyak tersebut ada pangsa pasarnya, di mana industri yang membutuhkan bahan bakar.
Untuk itu Polda Sumsel juga akan melakukan penyelidikan terhadap illegal drilling hingga hilirnya.
"Kami juga sudah bentuk tim untuk menyelidiki siapa end user dari minyak minyak ilegal ini. Jadi, adanya permintaan, adanya harga tinggi," papar Rachmad.
Adanya kebutuhan masyarakat yang bisa memperoleh uang dengan mudah di illegal drilling itu menjadi penyebab maraknya masyarakat membuat sumur minyak.
"Butuh biaya besar untuk penanganan dan operasi illegal drilling. Sementara personel yang ada tidak mencukupi untuk melakukan penindakan," beber Rachmad.
Pemprov dan Polda Sumsel bersinergi dalam sebuah Satgas.yang bertugas untuk memberantas praktik illegal drilling
- Sumsel Raih Anugerah Wahana Tata Nugraha Wiratama, Ini Harapan Pj Gubernur Elen Setiadi
- Bayi Berkelamin Ganda Lahir di Palembang, Butuh Bantuan
- Bocah Tenggelam di Sungai Lematang Ditemukan Sudah Meninggal Dunia
- Guru Ungkap Perilaku IS Otak Pelaku Pembunuhan Disertai Pemerkosaan Siswi SMP di Palembang, Ternyata
- Tepergok Mencuri Sepeda Motor, Seorang Pria di Palembang Diamuk Massa
- Polisi Tangkap Pelaku Penembakan Penjaga Tanah di Palembang, Ini Kronologi dan Motifnya