Pemuda ICMI Gugat Peraturan Menteri terkait Proyek Strategis Nasional

Menyatakan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan tidak berlaku umum.

Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Pemuda ICMI menegaskan bahwa jika pemerintah tidak segera melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan PSN, maka proyek-proyek agar dibatalkan.

Salah satu masalah utama yang diungkapkan adalah kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan PSN. Banyak proyek yang dinyatakan sebagai PSN tidak melibatkan suara rakyat, sehingga menimbulkan keraguan akan manfaatnya bagi masyarakat luas.

"Pemuda ICMI menyerukan perlunya tindakan konkret, seperti pengajuan judicial review, untuk menentang kebijakan yang dianggap tidak adil dan merugikan rakyat," tutur Ismail. (*/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini: