Pemuda Muhammadiyah Desak Ibu Kota Segera Dipindah
jpnn.com, PALANGKA RAYA - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mendesak pemerintah segera merealisasikan rencana pemindahan ibu kota negara.
Sebab, selama ini pembangunan hanya terpusat di Jakarta. Sementara daerah lain juga memiliki hak yang sama agar pembangunan merata.
“Fakta pembangunan kita itu tidak berdimensi berkeadilan sosial terjadi. Fakta pembangunan kita masih sentralistik itu terjadi, walau sudah desentralisasi tetapi itu masih terjadi,” ujar Dahnil usai Rapat Kerja Nasional Pemuda Muhammadiyah (Tanwir) II tahun 2017 di Lapangan Sanaman Mantikei, Palangka Raya, Senin (27/11).
Dia menyebut contoh proyek reklamasi di Jakarta. Dia menyebut proyek tersebut bukti pemerintah memaksakan pembangunan terpusat di Jakarta, sampai harus membuat lahan lewat reklamasi. Padahal, di luar Jakarta lahan masih luas tersedia.
“Itu contoh pembangunan masih Jakarta sentris. Justru ancaman bagi NKRI ya reklamasi itu. Maka kalau reklamasi itu dibangun, pertumbunhan ekonomi Jakarta akan luar biasa seolah-olah negeri ini tidak ada lagi yang bisa dibangun untuk pusat peradaban selain Jakarta. Itu PR,” ucap Dahnil.
Menurutnya, pemerintah harus berani memulai perpindahan ibu kota. Karena hal tersebut merupakan salah satu cara dalam membuat perekonomian merata di daerah-daerah.
Kalteng, khususnya Kota Palangka Raya, salah satu daerah layak dipertimbangkan menjadi lokasi ibu kota negara.
Menurutnya, salah satu alasan mengapa tanwir II Pemuda Muhammadiyah di Lakukan di Palangka Raya, karena isu pemindahan ibu kota.
Pemerintah harus berani memulai proses perpindahan ibu kota. Karena hal tersebut merupakan salah satu cara dalam membuat perekonomian merata.
- Polemik Pemindahan Balai Kota, Ridwan Kamil: Mas Pram Membingungkan Masyarakat
- Istri Polisi di Palangka Raya Menipu 2 Orang Mencapai Rp 315 Juta
- Telah Mempermalukan Polri, Bripda Wahyu Dipecat Tak Terhormat, Lihat Coretan Itu
- Dalam Sehari BRM Bisa Mencuri Barang Berharga di Dalam Mobil
- Pratikno Ungkap Alasan Pemerintah Belum Terbitkan Keppres Soal IKN
- Jokowi Klaim Air Melimpah dan Listrik Oke di IKN