Pemuda Muhammadiyah: Menghancurkan KPK Berarti Melawan Kami
jpnn.com - JAKARTA - DPP Pemuda Muhammadiyah dan sejumlah tokoh masyarakat menggelar deklarasi 'Berjamaah Lawan Korupsi' di halaman gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Minggu (8/2). Dalam deklarasi itu, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Danil Anzar Simanjuntak mengajak semua kalangan masyarakat untuk berjamaah melawan korupsi dan mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Kita harus siap berjamaah melawan korupsi. Bila koruptor saja bisa berjamaah, kenapa kita tidak bisa berjamaah lawan korupsi," kata Danil dalam sambutannya.
Selain mendeklarasikan dukungan tersebut, kata Danil, pihaknya juga mendirikan madrasah antikorupsi. Madrasah antikorupsi yang di luncurkan hari ini, menurutnya, tidak hanya melatih anak muda anti korupsi, tetapi juga sebagai kelompok perlawanan terhadap korupsi. Ini dilaksanakan dengan menggandeng Indonesia Corruption Watch (ICW).
"Kami melawan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Pemuda dan jamaah Muhammadiyah terus mendukung KPK. Menghancurkan KPK berarti melawan pemberantasan korupsi, itu berarti akan melawan kami," tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menambahkan, para jamaah koruptor kini telah merajalela. Oleh karena itu, ia berharap para pemuda Muhammadiyah bersatu untuk melawan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK.
"Kami bersama pemuda Muhammadiyah dan rakyat siap menjadi jamaah KPK dalam memberantas korupsi," tegas Ade. (flo/jpnn)
JAKARTA - DPP Pemuda Muhammadiyah dan sejumlah tokoh masyarakat menggelar deklarasi 'Berjamaah Lawan Korupsi' di halaman gedung PP Muhammadiyah,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- 5 Berita Terpopuler: Angin Segar dari Prof Zudan buat Honorer, tetap Jangan Sepelekan Database BKN, Mantap
- Akademisi Kritik Pola Komunikasi Pemerintah Soal Pagar Laut, Muncul Kesan Tidak Tegas
- Waka MPR Dorong Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Influsif Harus Segera Diwujudkan
- Puluhan Warga Keracunan Makanan di Ponorogo, 1 Orang Meninggal, Polisi Turun Tangan
- Gaungkan Kebijakan Efisiensi Anggaran, Istana Tetap Gelar Retret Kepala Daerah, Ini Alasannya
- Versi Mensesneg, Retret Kepala Daerah Tidak Pakai Dana Pribadi Prabowo