Pemuda Pancasila Dukung Pemerintah Tindak Tegas Pengusaha Sawit Nakal

jpnn.com, JAKARTA - Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP) memberikan beberapa catatan melalui kajian-kajian yang dilakukan secara mendalam terhadap kasus yang diindikasikan merugikan negara, dalam hal ini terkait penyelewengan lahan perkebunan sawit di Provinsi Riau.

Sekjen MPN PP, Arif Rahman, menyatakan para pengusaha perkebunan sawit harus memiliki komitmen dalam menjaga ekosistem lahan gambut, berdasarkan peraturan pemerintah No. 57 tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

“Jangan berdalih atas nama investasi, tapi mengorbankan lingkungan dan ekosistem yang berdampak nyata pada persoalan sosial, tegas Arif kepada wartawan di Sekretariat MPN PP di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (7/8).

BACA JUGA: Gandeng Apkasindo, PTPN V Fokus Sejahterakan Petani Sawit

Karena itu, lanjutnya, perlu diintensifkan implementasi penegakan hukum terhadap pengusaha-pengusaha perkebunan sawit yang terbukti telah melakukan pelanggaran.

“Hal itu dilakukan agar semua persoalan perkebunan sawit dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” ujar Arif yang turut didampingi oleh Yahya Abdul habib Wasekjen Organisasi & Keanggotaan, Piala HS Ketua Bidang Hankam dan Firdaus Siregar Ketua Bidang Lingkungan.

Terkait permasalahan lahan-lahan sawit yang ada di Provinsi Riau, kata Arif, MPN PP menilai bahwa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dari tahun 2014 sampai 2018, sudah sangat jelas dan harus dipatuhi. “Namun, kami masih menilai instansi di bawah presiden belum maksimal menjalankan tugas dan fungsinya terkait kasus lahan perkebunan sawit ilegal yang merugikan negara puluhan triliun,” tuturnya.

Karenanya, MPN menilai perlu sinkronisasi pengawasan antar instansi terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan, yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu dalam melakukan penyelewengan/penyalahgunaan lahan perkebunan sawit. (dil/jpnn)